Stempel kere
Saya sangat tidak faham, ketika para pengampu kekuasaan di negeri ini disebut ‘pemerintah’. Padahal senyatanya, mereka ini yang seharusnya ‘diperintah’. Karena jelas mereka di upah oleh rakyat, yang menjadi bos dan memberi mandat kepada si pengampu amanah. Tapi, entahlah.. semua sudah saling menerima satu sama lain... ndak enak rasanya, ‘ngriwuki’ regulasi yang konon sudah menjadi warisan si embah...
Menjadi miskin di negeri ini sungguh tak mudah. Terlahir sebagai anak dari petani kecil di dusun, yang sakit dan diharuskan mondok di rumah sakit selama beberapa hari, membuat bapak ibu saya hilir mudik ke kediaman Pak Kades mengadukan keadaannya. Kesulitan keuangan mengharuskan beliau mengajukan Surat pernyataan miskin, untuk mendapat kemudahan-kemudahan pembayaran dari rumah sakit. Melihat itu, saya semakin bingung dengan mekanisme negara. Hanya untuk miskin saja, seseorang mesti mengajukan diri lewat ikhtiar yang berliku, untuk memperoleh pengakuan.
Alasan yang paling pokok kenapa sebuah institusi negara ini dibuat, adalah untuk melayani pemegang kedaulatannya. Pemerintah adalah pihak yang ditugasi melakukan fungsi-fungsi pengayoman dan perlindungan menuju capaian kesejahteraan. Terlindung nyawa rakyatnya, martabat, hingga harta bendanya. Idealnya begitu. Maka negara semestinya tahu secara pasti, apakah rakyatnya, per individu, sehat atau sakit. Kaya atau miskin, bahagia atau bersedih. Mesti detil. Karena dengan kerincian yang sama juga, rakyat memberikan perhatiannya ketika mengangkat para panitia negara dalam pemilihan umum. Apabila hal-hal tersebut tidak bisa dicapai, maka tentu wajib mempertanyakan, apa gunanya ada negara?
Sensus penduduk dan penghitungan-penghitungan daya hidup rakyat, misalnya oleh Badan Pusat Statistik, adalah bertujuan untuk menilik tujuan-tujuan itu. Sebagai wujud perhatian pemerintah kepada rakyat. Namun keluaran dari itu semua, semestinya tidak mandeg hanya pada angka-angka, yang kemudian cuma menyentuh wilayah-wilayah makro, tanpa pernah mau masuk kedalam situasi rakyat pribadi yang lebih khusus. Tak pernah saya dengar atau lihat, seorang camat mendatangi rakyatnya lantas menyatakan : “Pak, sampeyan miskin. Ini kami beri surat keterangan, sebagai bekal mempermudah pembayaran, jika anak sampeyan harus dirawat di rumah sakit”.
Jika akhirnya satu persatu orang harus berbaris, mengantri hanya untuk diakui bahwa dia miskin, lantas apa sebenarnya yang diurusi oleh perangkat negara itu? Apakah hanya meminta dilayani? Dengan begitu, logika keberadaan pemilu, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih wakil juga pengurus negara, untuk melayani hajat hidup orang banyak, patut dipertanyakan lagi manfaatnya.
Sebagai sebuah organisasi, negara mempunyai kaki-tangan yang beranting hingga tingkat unit kecil. Sebutlah pemegang kuasa atas ranting itu Ketua RT hingga Kepala desa. Meskipun keduanya dipilih secara mandiri oleh penduduk lokal, namun kebijakan keuangan dari pemanfaatan pajak tetap berada pada strata diatasnya. Berjalur dari Camat, bupati, gubernur hingga presiden. Semangat dari adanya organisasi adalah berfungsinya secara optimal keseluruhan instrumen agar mampu melaksanakan kerjanya. Bila salah satu bagian lumpuh, semestinya komponen yang lain akan segera melakukan perbaikan-perbaikan, agar tidak ambruk, kemudian mati sama sekali.
Tapi itu semua adalah logika orang kecil. Saya hanya rakyat biasa yang berpikir dengan kerangka yang sederhana. Karena saya mempunyai pemahaman, dibangunnya sebuah sistem, itu untuk mengatur kerumitan-kerumitan masalah, agar bisa dikerjakan dalam bentuk-bentuk yang ramah sentuhan dan mudah dimengerti. Lalu apabila sistem yang dibangun itu ternyata malah menjauh dari tujuan-tujuan akan kemudahan pencapaian cita-cita itu, wajar apabila sistem tersebut, diragukan.
Tapi rakyat Indonesia, sepertinya memang sudah terbiasa mandiri. Meski di tengah amburadul fungsi negara sekalipun, tetap mampu bertahan hidup dan tersenyum. Hanya karena keterdesakkan yang susah dibendung, akibat distribusi ekonomi yang sukar merata, mereka akhirnya meminta surat miskin. Tanpa pernah mau menuntut apa-apa, dari sekian banyak kecacatan negara.
Ini kekuatan khusus yang dimiliki penghuni jajaran kepuluan ini. Urusan kepada negara hanya pada wilayah-wilayah kertas legal, seperti KTP, SIM, STNK, BPKB, KK dan semacamnya. Tetap tekun bekerja serta patuh memenuhi permintaan negara melalui sistem pajak. Sebab yakin, dari 100% urusan hidup didunia, hanya secuil persen yang bersinggungan dengan sesuatu yang bernama negara itu. Tentang mandi, beribadah, kesulitan mengelak dari tagihan hutang, maupun kegembiraan perayaan hajatan untuk anak-anaknya yang khitan, mereka telan dan genggam sendiri diluar perhatian negara.
Tak ada masalah. Bahkan, mungkin jika tak ada negara sekalipun, itu bukan persoalan yang membuat demam. Negara tidak menyediakan kesempatan yang memadai untuk orang miskin naik derajat martabat dan kebendaannya. Selain semburan motivasi “Sesungguhnya kekayaan dan kesejahteraan itu adalah hasil kerja keras “, yang tanpa dikatakan pun semua orang sudah tahu pepatah itu. Rakyat miskin dinegeri ini memang sudah berlatih untuk menjadi kere tanpo bale. Miskin karena tak tuntasnya tugas negara dalam menyediakan tangga bagi mereka untuk mengentaskan diri. Malah lebih untung, bila tak pernah dijanjikan atau dikurung dalam ikatan hak-kewajiban sebagai warga dari sebuah komunitas yang disebut negara. Karena nafas “tak ada rotan, akarpun jadi“, sudah menyatu dengan jiwa rakyat.
Selama masih terdapat keutuhan-keutuhan pokok, seperti keluarga dan bertetangga. Seakan-akan, wong cilik, dipenjuru pedalaman Indonesia berkata “Kere yo wis ben. Ora negoronan ora Patheken” Sebab gusti mboten sare.
Iklan ada di sini
Komentar