Ketimpangan pendanaan antara kampus negeri dan kampus swasta di Indonesia merupakan salah satu persoalan mendasar yang memengaruhi mutu pendidikan tinggi nasional. Di satu sisi, perguruan tinggi negeri (PTN) mendapatkan dukungan finansial langsung dari negara, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Perbedaan struktur pendanaan ini menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan, penelitian, dan daya saing antarperguruan tinggi.

Sumber utama pendanaan PTN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk gaji dosen pegawai negeri, biaya operasional, serta dana hibah untuk riset dan pembangunan fasilitas. Selain itu, mahasiswa PTN membayar uang kuliah tunggal (UKT) yang relatif terjangkau karena adanya subsidi pemerintah. Sementara itu, PTS bergantung hampir sepenuhnya pada biaya kuliah mahasiswa dan dukungan terbatas dari yayasan atau kerja sama industri. Ketergantungan ini membuat keuangan PTS sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kemampuan bayar masyarakat.

Keterbatasan dana pada kampus swasta berimplikasi langsung terhadap mutu pendidikan. Banyak PTS yang tidak mampu menyediakan fasilitas laboratorium, perpustakaan digital, atau ruang riset memadai. Selain itu, sebagian dosen di PTS harus mengajar di beberapa institusi sekaligus demi memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga fokus dan produktivitas penelitian mereka menurun. Sebaliknya, PTN memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang jauh lebih baik karena dukungan dana publik. Akibatnya, kesenjangan kualitas antara PTN dan PTS semakin melebar, dan sebagian besar hasil riset nasional masih didominasi oleh perguruan tinggi negeri.

Ketimpangan ini juga menciptakan persepsi sosial yang merugikan. Masyarakat memandang bahwa kampus negeri lebih bergengsi dan menjamin masa depan yang lebih baik. Pandangan ini menyebabkan calon mahasiswa berprestasi berlomba-lomba masuk PTN, sedangkan PTS kerap menjadi pilihan kedua. Kondisi tersebut menciptakan siklus ketimpangan yang sulit diputus: karena tidak mendapat mahasiswa unggul, reputasi akademik PTS sulit meningkat, sehingga daya tariknya menurun lagi di tahun berikutnya. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini berpotensi memperkuat ketidakadilan dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Ironisnya, meskipun PTS sering dianggap “kelas dua”, justru mereka menampung lebih dari setengah populasi mahasiswa di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi swasta berperan penting dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau kampus negeri. Oleh karena itu, negara seharusnya tidak hanya memprioritaskan PTN dalam kebijakan pendanaan, tetapi juga memberi perhatian khusus kepada PTS yang berkontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu mengubah paradigma pendanaan pendidikan tinggi menjadi lebih inklusif. Pemberian subsidi diferensial bagi PTS yang menampung banyak mahasiswa kurang mampu, pemberian akses yang adil terhadap hibah riset, serta skema matching fund antara pemerintah dan industri dapat menjadi langkah strategis. Selain itu, kemitraan antara PTN dan PTS dalam bidang riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat juga dapat memperkecil kesenjangan kualitas akademik.

Pada akhirnya, ketimpangan pendanaan antara kampus negeri dan swasta bukan hanya persoalan administratif, tetapi masalah keadilan sosial dalam pendidikan. Selama pendanaan publik masih terpusat pada PTN, mimpi pemerataan mutu pendidikan tinggi di Indonesia akan sulit tercapai. Pemerintah harus menyadari bahwa memperkuat PTS berarti memperluas kesempatan belajar bagi jutaan anak bangsa yang ingin maju melalui pendidikan.